URBANNEWS.ID – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau telah menyelenggarakan acara serah terima BSPS dan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di dua kabupaten penerima bantuan.
Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi. Serah terima di Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung Rabu (2/9/2020), sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung Selasa (15/9/2020).
Penyamaan pemahaman mengenai standar teknis rumah layak huni menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan evaluasi itu.
Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dihadiri Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II (Riau dan Kepri) Balai P2P Sumatera III, Mukhlis ST, didampingi PPK Rumah Swadaya, Edison KS, ST, M.Si yang juga memberi arahan kepada Tim Fasilitator di di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain kegiatan evaluasi tersebut, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Mukhlis, ST melakukan serah terima simbolis melalui pemotongan pita dan pemasangan peneng BSPS di salah satu rumah penerima bantuan atas nama Riniati di Desa Bandar Alai Kari Kec. Kuantan Tengah.
Rapat evaluasi ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS dalam menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di lokasi pelaksanaan BSPS. Salah satunya yakni masyarakat penerima bantuan yang belum seluruhnya memahami standar-standar teknis rumah layak huni sehingga terdapat perbedaan kualitas pada pekerjaan konstruksi yang diswadayakan.
Dijelaskan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST., MT., tahun 2020 ini Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sebanyak 2.900 unit yang tersebar di sembilan kabupaten/kota seluruh Provinsi Riau.
Rinciannya, Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah 310 unit, Kepulauan Meranti 260 unit, Siak 256 unit, Kampar 1.425 unit, Pelalawan 100 unit, Indragiri Hulu 195 unit, Indragiri Hilir 165 unit, Rokan Hilir 100 unit, serta Pekanbaru yang mendapatkan alokasi sejumlah 89 unit.
“Sasaran BSPS yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehinga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperbaiki rumah layak huni, terutama di masa pandemi yang sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat. Agar layak huni, setidaknya rumah harus memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan penghuni serta standar minimum luas ruangan,” ujar Aldino dalam keterangannya.
Melalui acara evaluasi kinerja ini, fasilitator BSPS diharapkan mampu mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengantisipasi permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS berikutnya.(hen)