URBANNEWS.ID – Sungguh malang nasib Pertamina saat ini, setelah didera kerugian puluhan triliun akibat penugasan Pemerintah soal tidak boleh menyesuaikan harga keekonomian BBM, sekarang dituding lagi tak punya kemampuan mengelola lapangan gas dan minyak, karena tidak bisa mencapai target produksi gas sesuai tercantum dalam APBN menjelang bulan akhir tahun.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews, Selasa (20/11/2018).
“Pasalnya produksi group Pertamina yakni blok Mahakam, WMO (West Madura Ofshore), Sanga Sanga dan ONWJ (Offshore North West Java) masih belum mencapai target, rerata masih sekitar 85% dari target APBN, dikatakan berbanding terbalik dengan kontraktor asing BP Berau bisa mencapai 107,6% dari target,” kata Yusri.
Ia membeberkan, lapangan migas Pertamina itu sudah berumur lebih 50 tahun, secara alamiah akan turun produksinya, kecuali dilakukan pengeboran sumur-sumur pengembangan untuk meminimalisasi proses penurunannya atau dilakukan metoda EOR “Enhanced Oil Recovery”, namun pilihan semua metoda tergantung perhitungan keekonomian, analisa resiko bisnis dan kocek Pertamina dan disetujui RKAP oleh Meneg BUMN.
“Tudingan tersebut dilontarkan oleh pejabat humas SKKMigas dan disambut oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto dan diamini Menteri ESDM Igantius Jonan diberbagai media dengan judul “Produksi Pertamina Jeblok, ESDM ; Mundur Aja Kalau Tak Bisa” dan “Kalah Dengan Asing, Produksi Gas Pertamina Masih Rapor Merah” , sehingga sikap pejabat migas tersebut dapat dikatakan ibarat memercik air didulang terpecik muka sendiri, atau muka buruk cermin dibelah,” kata Yusri.
Lucu dan anehnya lagi, lanjut Yusri, pernyataan itu dilontarkan tak lama berselang setelah awal November 2018 Kementerian ESDM menyetujui pengelolaan blok minyak Coastal Plain Pekanbaru kepada BUMD PT BSP yang rekam jejaknya buruk bersama Pertamina mengelola blok migas tersebut sejak thn 2002.
“Harus dipahami bahwa Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam tata kelola migas selain sebagai regulator, bersama SKKMigas sekaligus sebagai Pembina dan Pengawas serta mengontrol setiap hari dan yang paling bertanggungjawab disektor hulu terhadap produksi migas nasional, baik untuk Pertamina dan KKKS lainnya. Karena POD (Plan of Develoment) setiap lapangan migas disetujui oleh Menteri ESDM setelah lolos verifikasi oleh SKKMigas dan Ditjen Migas,” kata Yusri.
Selain itu, lanjut Yusri, ternyata dijajaran komisaris Pertamina terdapat Wakil Menteri ESDM Achandra Tahar dan Sekjen ESDM Ego Syahrial serta beberapa stafsus Menteri ESDM dan pejabat dari Ditjen Migas ada juga yang duduk sebagai komisaris di anak-anak perusahaan Pertamina, tentu publik pun bertanya apa peran mereka selama ini didalam perusahaan tersebut? Apa makan gaji buta alias “Bakortiba”?
“Kemudian ada yg lebih aneh lagi di SKKMigas, terkesan Kepala Humas bertindak seperti Kepala SKKMigas, dan sebaliknya Kepala SKKMigas sering juga bertindak sebagai Kahumas, bahkan lebih sering melakukan survei-survei dgn mengirim “kuesioner” tentang korupsi ke masyarakat migas, bukan soal tata kelola migas,” kata Yusri.
Sikap tudingan pejabat ke Pertamina bisa dibaca publik sesungguhnya ada masalah besar di Kementerian ESDM, sehingga tudingan itu hanya untuk menutupi kegagalan pejabat di Kementerian sendiri.
“Asal tau saja, saya punya bukti kuat saat ini sudah terjadi banyak industri di Jawa Timur sejak September 2018 mengalami kesulitan tambahan pasokan gas agar produknya bisa efisien bersaing dengan produk impor, padahal sejak tahun 2015 Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada Kementerian ESDM bagaimana caranya harga gas kepada 7 industri bisa sekitar USD 6 per MMBTU, bahkan program sudah berulang kali dibahas di Menko Perekenomian dengan berbagai skenario tersebut masuk dalam paket kebijakan Ekonomi I tahun 2015, faktanya hari ini harga gas untuk kalangan industri rata rata masih diatas USD 10 per MMBTU, cilakanya sekarang bukan soal harga, banyak industri di Jawa Timur minta tambahan kuota gas telah ditolak oleh PGN,” beber Yusri.(*)