PADANG — Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana di Sumatera Barat diminta tidak hanya mengejar penyelesaian fisik. Kualitas bangunan, ketepatan penggunaan anggaran, dan waktu penyelesaian harus menjadi perhatian agar siswa dan guru bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan hal itu setelah meninjau langsung dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).
Agung mengapresiasi perkembangan rehabilitasi yang telah dilakukan. Menurut dia, kondisi bangunan di sekolah yang dikunjungi menunjukkan progres yang baik.
“Progres dan kualitas bangunannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat masyarakat, para guru serta anak-anak untuk bisa belajar lebih giat lagi,” kata Agung, seperti diberitakan Parlementaria DPR RI.
Namun, Agung mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran rehabilitasi dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, kebutuhan pembangunan sarana pendidikan masih besar, tidak hanya di wilayah yang terdampak bencana.
“Kami berharap penggunaan anggaran itu dengan berpegang pada prinsip tepat mutu, tepat waktu,” ujarnya.
Ratusan Sekolah Terdampak
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip Parlementaria, bencana pada akhir 2025 berdampak terhadap 583 satuan pendidikan di Sumatera Barat.
Dampak tersebut juga dirasakan 22.419 tenaga pendidik dan 238.305 peserta didik.
Hingga Mei 2026, perbaikan fisik telah dilakukan pada 322 sekolah dengan dukungan anggaran mencapai Rp322 miliar.
Besarnya dampak tersebut membuat proses pemulihan sekolah membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan. Rehabilitasi tidak hanya menyangkut pembangunan kembali gedung, tetapi juga memastikan siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan yang layak.
Agung menilai pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan sekolah di daerah lain yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana.
Ia mencontohkan masih terdapat sekolah di Pulau Jawa yang membutuhkan bantuan pembangunan, meski skala prioritas harus disesuaikan dengan kondisi sekolah yang terdampak bencana.
DPR Akan Kawal Pemulihan Pendidikan
Komisi X DPR RI akan membawa hasil kunjungan lapangan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemulihan pendidikan pascabencana.
Agung menegaskan proses rehabilitasi dan revitalisasi sekolah harus berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Selain mengejar target penyelesaian, kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu harus tetap dijaga.
Dengan rehabilitasi yang tepat mutu dan tepat waktu, sekolah terdampak diharapkan dapat kembali menjadi tempat belajar yang aman bagi siswa sekaligus mendukung guru menjalankan kegiatan pendidikan secara normal.(*)
