PEKANBARU – Ratusan orang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Jalan Sudirman Pekanbaru, telatnya di depan kawasan Purna MTQ Pekanbaru, Jumat (4/7/2025) siang.
Koordinator Aksi Muhajirin Siringoringo menyatakan, aksi tersebut antara lain untuk mendesak Kapolda Riau agar segera memeriksa dan menangkap Bupati Rokan Hilir atas dugaan kasus ijazah palsu yang telah ia laporkan ke Mabes Polri.
“Kasus dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir Bistamam ini sudah kami laporkan ke Mabes Polri pada 5 Mei 2025 lalu dan kemudian sudah dilimpahkan ke Polda Riau pada 28 Mei 2025 lalu. Oleh sebab itu, hari ini kami mendesak Kapolda Riau untuk segera menangkap Bupati Rokan Hilir Bistamam,” ungkap Muhajirin.
Massa yang tak kurang dari tujuh ratus orang itu tampak berkumpul di depan Kawadan Purna MTQ Pekanbaru sejak sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Massa juga membentangkan beberapa spanduk tepat di tepi Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru yang sedang padat dilalui kendaraan.
Di antara spanduk itu bertuliskan, “Kawal Kasus Ijazah Palsu Bistamam”. Selain itu, juga dibentangkan spanduk bertuliskan “Kami Mengawal Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rokan Hilir”.
Selain itu juga ada spanduk bertuliskan “Periksa Kadis Pendidikan Pekanbaru Diduga Terlibat dalam Proses Pemalsuan SKPI Ijazah Bupati Rokan Hilir Bistamam”.
Massa juga menyuarakan dukungan penuh mereka kepada jajaran kepolisian agar menuntaskan dan menangkap oknum yang terlibat dalam proses dugaan ijazah palsu Bupati Rohil Bistamam.
Tak hanya itu, massa juga menggelar spanduk berukuran besar bertuliskan “Kami Meminta Karmila Anggota Komisi 10 Agar Mendorong Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rohil Bistamam Hingga Tuntas”.
“Ini (Karmila,red) merupakan Anggota DPR RI Dapil Riau 1, yang merupakan anak kandung dari Bupati Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir saat ini sudah sama-sama kita ketahui dan sudah viral dimana-mana beritanya, berkat laporan kita, bukti-bukti yang kita sampaikan diduga kuat bahwa Bupati Rokan Hilir H Bistamam menggunakan ijazah palsu pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi kepala daerah,” ungkap Muhajirin dihadapan massa.
Muhajirin juga mengutarakan di hadapan massa aksi, Karmila Sari diduga kuat ikut berperan mendapatkan ijazah. Karmila Sari diduga kuat juga ikut berperan dalam penerbitan SKPI.
“Saya sudah melakukan investigasi selama dua bulan lebih, saya sudah berkunjung ke sekolah dasar yang mana ia mengaku tamat di sekolah tersebut tahuj 1962, namun berdasarkan investigasi saya, sekolah tersebut baru berdiri tahun 1967, artinya apakah bisa orang tamat lima tahun terlebih dahulu dari pada sekolah dibuka?,” lanjut Muhajirin.
Selanjutnya, kata Muhajirin di hadapan massa, untuk mendapatkan SKPI itu, ia menduga kuat ada keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Jamal.
“Karena Kepala SMP Negeri 1, tempat dimana ia (Bistamam,red) mengaku menamatkan sekolahnya, sudah mengakui kepada kami, bahwasanya ia menerbitkan SKPI itu atas dasar intervensi kepala dinas pendidikan,” ungkap Muhajirin.
Sementara itu, aksi yang berlangsung damai tersebut, tampan dikawal ratusan petugas kepolisian. Usai berunjuk rasa, massa membubarkan diri dengan tertib. (*)
